"Hei partai-partai kita bertobatlah, seperti tobat nasional. Sebab rakyat sudah tahu dan mengerti perbuatan kita juga. Masing-masing juga tahu dan saling mengunci, pokoknya kita yang namanya politik transaksi dan keuangan disetop," ungkap Kristiadi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

 

Setelah politik transaksi dan uang dihentikan, lanjut Kristiadi, maka bisa dibuat kesepakatan politik yang dituangkan kedalam undang-undang secara rinci. Hal itu guna mengatur akuntanbilitas dan transparansi agar rakyat bisa mengaudit kita semua dengan membuat satu rekening yang jelas.

 

"Sekarang yang enggak ada niat, yang tidak bisa dibiarkan melaui imbauan tidak ada kekuatan opini publik harus menekan mereka," terangnya.

 

SBY memanggil DPD I dan DPD II kemarin malam di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat. Menurut Kristiadi, hal ini ditujukan untuk “menyapu” Anas Urbaningrum dari PD. Namun, jika ingin bersih-bersih, dia meminta SBY harus tegas juga untuk melakukan hal yang sama jika ada kerabat atau keluarganya di PD yang terlibat kasus korupsi.

 

"Andaikata ada kerabat, yang terlibat siapapun harus dibersihkan. Siapaun yang terlibat jadi susah nanti Pak SBY, jadi tidak dianggap tebang pilih, dia harus tegas dan memang berisiko," tegasnya.

 

Ketika ditanya mengenai perombakan struktur yang akan dilakukan SBY tidak akan bermasalah, mengingat pemilu tinggal dua tahun lagi, Kristiadi menjawab itu semua tergantung kalkulasi dan perhitungan SBY.

 

“Oke turun di 2014 tapi berlipat ganda periode berikutnya. Harus begitu, partai itu menanman pohon jati atau sayur, jadi sepanjang negara masih ada dia harus tetap ada," simpulnya.