Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, mengatakan bahwa untuk mengurangi risiko munculnya tindak pidana korupsi di BUMN, salah satu langkah tepat yang harus diambil adalah membuat perusahaan-perusahaan tersebut go public.

"Untuk menekan korupsi, kami harus memperjuangkan BUMN agar go public sehingga tekanan politik atau pihak yang tidak bertanggung jawab bisa berkurang," kata Dahlan dalam diskusi media "Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis yang Koruptif, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin.

Dahlan mengatakan bahwa dengan BUMN go public, maka akan terhidar dari tekanan-tekanan politik maupun dari pihak yang tidak bertanggung jawab karena perusahaan tersebut bukan lagi milik negara sepenuhnya dan harus bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

"Go public juga menjadi salah satu langkah yang lebih baik daripada harus menjual BUMN kepada asing, ataupun pihak-pihak yang berminat untuk mengambil alih," tambah Dahlan.

Dahlan mengatakan bahwa go public adalah langkah yang paling baik daripada harus menjual BUMN atau BUMD, karena apabila dijual maka rakyat akan marah.

"Namun, meskipun demikian keberadaan BUMN masih diperlukan di Indonesia. Seandainya bank-bank BUMN dijual, rupiah bisa kacau. Namun, pemerintah bisa mengendalikan rupiah melalui bank-bank BUMN tersebut," kata Dahlan.

Pada tahun 2012, kata dia, Kementerian BUMN ingin melakukan sejumlah privatisasi di perusahaan pelat merahnya seperti PT Semen Baturaja; right issue atau pelepasan saham lagi ke publik bagi BTN dan Kimia Farma; serta strategic sales atau penjualan seluruh saham negara ke investor untuk PT INTI, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Inglas.