Tak Perlu Desak PKS Keluar dari Koalisi
JAKARTA,Gema Politik- Jika PKS setelah mengambil sikap berbeda dengan parpol yang tergabung di koalisi pendukung SBY-Boediono dalam pengambilan keputusan kenaikan harga BBM, Sabtu (31/3/12) lalu, hal itu tidak harus Demokrat terus mendesak untuk mengeluarkan PKS dari kabinet.
Duduk tidaknya orang PKS dalam kabinet , sesungguhnya menjadi kewenangan penuh Presiden SBY. Oleh karena itu, Setgab tidak perlu mendesak, kecuali memiliki kepentingan sendiri. Kalau presiden merasa nyaman bekerja sama dengan menteri-menteri dari PKS silakan saja. Tapi kalau merasa tidak nyaman, maka presiden bisa mengambil tindakan untuk itu.
“Jadi, apakah dengan sikap berseberangan dalam putusan BBM di DPR itu nanti PKS di dalam atau di luar kekuasaan, bukan tergantung pada Setgab. Karena setgab ini ada setelah pemilu presiden dan setelah presiden terpilih. Maka dalam sistem ini sepenuhnya ada di presiden bukan pada setgab atau yang lain,” tandas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pada wartawan Gedung DPR RI Jakarta, Senin (2/4/12).
Keberadaan PKS dalam Setgab oleh Demokrat juga harus menyerahkan sepenuhnya pada presiden. “Tidak perlu didesak-desak. Kalau memang ada permintaan dilakukan secara internal, bukan jadi konsumsi publik. Sebab, dalam sistem presidensial yang dianut saat ini, yang mempunyai otoritas untuk mengganti itu presiden dan presiden dapat legitimasi dari rakyat untuk itu. Sehingga tidak perlu menanyakan kepada siapapun, bahkan kepada PKS sendiri, tidak perlu. Kalau memang presiden tidak merasa nyaman yah sudahlah,” katanya.
Posted by Unknown
on 21.53. Filed under
berita parpol,
jabarbanten
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response